Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengungkapkan hat ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa(21/2). KPK mencontohkan, pada 2009, jumlah pendaftaran haji sampai dengan 700.000 calon, dengan jumlah dana setoran awal sampai dengan Rp 16 triliun.

Sampai dengan Februari 2012, jumlah pendaftaran calon jamaah haji sudah sampai dengan 1,4 juta jamaah, dan dana setoran awal sampai dengan Rp 32 triliun. Situasi ini yang membuka peluang korupsi. Sebab, ada potensi memainkan kuota oleh para oknum, dengan cara memajukan nomor antrean dengan beberapa imbalan.

“Karena itu, butuh dipertimbangkan adanya moratorium pendaftaran haji,” jelas Busyro.

KPK juga menyorot penggunaan dana haji. Dalam jangka waktu ini, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terdiri dari dana langsung (direct cost) dan dana tidak langsung (indirect cost). Direct cost berasal dari dana setoran awal dan pelunasan BPIH. Sedangkan indirect cost berasal dari bunga hasil investasi dana setoran awal BPIH, yang semestinya dikembalikan ke jamaah.

Nah, KPK menemukan adanya alokasi anggaran dana hasil investasi setoran awal BPIH untuk pembiayaan indirect cost yang jumlahnya melebihi perolehan atau realisasi hasil investasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nilainya sampai dengan Rp 834 miliar.

Selain itu, indirect cost dipergunakan untuk membiayai petugas haji. Padahal semestinya dana untuk petugas haji dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan daerah (APBD).

Sumber : Kontan Harian, 22 Februari 2012