JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penilaian berbagai pihak bahwa sebagian besar masyarakat tak lagi mendukung KPK. Pihak KPK merasa mayoritas masyarakat masih mendukung kerja lembaga tersebut.
"Kalau dibilang tidak mayoritas, saya kira masih banyak yang dukung KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (1/10/2011).
Penilaian Johan tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat ke KPK yang sampai dengan 55.000 pengaduan. Menurutnya, masyarakat kecil masih memberi harapan kepada KPK setelah melihat pengaduan yang diinformasikan salah seorang warga melewati surat.
"Saya cukup terenyuh ada masyarakat yang mendukung. Ada pengaduan korupsi di KUD (koperasi unit desa) dengan tulisan tangan yang diinformasikan ke saya. Ada dana (KUD) yang ditilap kepala desanya, dan minta diusut. Paling tidak, mereka berharap KPK tangani ke sana," ungkap Johan.
Pada kesempatan itu, Johan juga mengkritik DPR RI berhubungan penolakan untuk membangun gedung baru KPK. Kritik lain, yakni penolakan anggota DPR untuk membuka kantor perwakilan KPK di daerah.
"Kami geli juga ada anggota Dewan yang sampaikan KPK tidak butuh buka perwakilan. Nanti malah superpower. Maksudnya apa? Ada persepsi yang salah dimunculkan di sana. Tentu bukan (atas nama) lembaga, melainkan orang per orang," kata Johan.
Johan membantah pernyataan bahwa KPK hanya memakan uang negara dengan jumlah besar, tetapi tidak sebanding dengan pengembalian uang negara yang dikorupsi. KPK, kata dia, sampai pertengahan 2011 telah mengembalikan uang negara melewati Kementerian Keuangan sampai dengan Rp 1,4 triliun. Adapun harta dalam bentuk lain, seperti tanah dan bangunan, hampir Rp 6 triliun.
Berita Koruptor
